Background

Background

Silahkan klik beberapa gambar di bawah ini

  • image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image2
  • image1
  • image4
  • image3
Tampilkan postingan dengan label ekonomipolitikdankeamanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ekonomipolitikdankeamanan. Tampilkan semua postingan

Dinamika Ekonomi dan Politik Republik Rakyat China


China adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Bahkan saat ini GDP (Gross Domestic Product) dari negara ini berada dalam posisi nomor satu di dunia mengalahkan Amerika Serikat. Negara dengan paham komunisnya ini mampu memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Akan muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana bisa China yang merupakan negara sukses dapat menjadi sangat sukses dalam perdagangan internasional serta perekonomiannya secara khusus? Padahal yang selama ini kita ketahui adalah negara-negara komunis merupakan negara-negara yang dalam bidang perekonomian kurang memiliki perekonomian yang baik. China memiliki strategi-strategi tertentu dalam memajukan perekonomiannya. Salah satunya adalah dalam mengundang para investor asing untuk berinvestasi di China. Karena investasi asing ini memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana investasi asing ini dapat membawa perekonomian nasional suatu negara untuk dapat berintegrasi dengan ekonomi global. Semakin besar share yang dapat diperoleh negara tersebut dalam ekonomi global tentunya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Wiryawan,2008:1).
Kemajuan perekonomian China salah satu kunci utamanya terletak pada kebijakan perekonomiannya menggunakan zona ekonomi khusus (ZEK). Telah kita ketahui bersama bahwa China semenjak menjadi Republik Rakyat China menggunakan perekonomian komunis yang bersifat tertutup, hal ini membuatnya berada dalam situasi yang mengarah pada krisis ekonomi yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan krisis legitimasi, hingga pasca tahun 1978 China mulai sadar untuk membuka perekonomiannya demi keberlangsungan negara, dimana bagi China pertumbuhan ekonomi menjadi legitimasi kekuasaannya. China membuka perekonomiannya dengan membuka zona ekonomi khusus yang sangat banyak. Awal penggunaan zona ekonomi khusus China adalah ketika Taiwan membuka Kaohsiung Export Processing Zone pada tahun 1966, dengan dibukanya zona ini mendatangkan 82 % investasi asing dan sisanya yaitu 18 % berupa investasi lokal. Namun secara keseluruhan China mulai membuka pengembangan zona ekonomi khusus adalah pada tahun 1980. Zona ekonomi khusus ini diperuntukkan bagi masuknya investasi asing ke dalam China terutama untuk bidang ekspor, dan pada tahun 1988 berbagai daerah dan kota di China membuka daerahnya untuk investasi asing.
Pengembangan ZEK merupakan salah satu faktor kunci yang mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi China selama hampir tiga dekade terakhir (Wiryawan, 2008:5). ZEK yang mengundang masuknya investasi atau modal asing di China ini membuat China dapat meningkatkan devisa negara, mendapatkan teknologi yang canggih, tenaga kerja yang berkualitas untuk efisiensi produksi serta menyediakan lapangan pekerja di China. ZEK ini terbentuk merupakan hasil dari dinamika interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah RRC. ZEK China memiliki karakteristik dibandingkan dengan ZEK negara-negara lainnya, menurut Bangkit A. Wiryawan (2008) karakteristik ZEK di China ini antara lain adalah inisiator pengembangan ZEK tidak selalu dari pemerintah pusat dan bahkan pengembangan ZEK untuk pertama kali diusulkan oleh pemerintah Guangdong, dan pola pengembangan dari ZEK ini dilakukan secara gradual. Dapat dikatakan pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting. Keberhasilan China dalam mengundang investasi asing melalui ZEK ini dapat kita lihat dari  data masuknya modal asing ke Asia Timur pada tahun 2005, pada tahun 2005 ini modal asing yang masuk ke Asia Timur adalah US$118,2 juta, dan China mendapatkan US$72,4 juta dari jumlah keseluruhan.
Sebenarnya apa yang terjadi dalam dinamika perekonomian China ini memiliki kaitan yang erat dengan dinamika politik internalnya. Bentuk sistem politik domestik China mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme Leninisme. Penggunaan ajaran Marxisme Lenin digunakan semenjak tahun 1949, dan berdasarkan ajaran ini sistem pemerintahan China tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Namun ternyata sistem pemerintahan China tidak se-rigid pemerintahan Marxis ala Lenin karena pada prakteknya negara totalitarian China memiliki cara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pemerintahan Lenin. Fleksibilitas dari sistem pemerintahan Mao Ze Dong ini dapat dilihat dari digunakannya sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pada dasarnya persamaan dari birokrasi Mao Ze Dong dengan birokrasi Leninis adalah adanya penggunaan konrol terpusat dan administrasi birokratis dan memanfaatkan ideologi untuk menopang legitimasi sistem (Wiryawan,2008:13). Sebenarnya birokrasi yang digunakan China sejak masa kepemimpinan Mao Ze Dong merupakan percampuran antara struktur Leninis dengan warisan feodal China, hal ini terlihat dari adanya pembagian wilayah administratif RRC, yaitu pemerintah pusat (Zhongyang), dan pemerintah daerah (Difang). Pemerintah daerah ini dibagi menjadi tiga wilayah administratif yaitu provinsi (Sheng), Kabupaten (Xian), dan Kota (Shi).
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini mengalami dinamika yang cukup panjang, pada tahun 1949-1957 sentralisasi sangat digalakkan oleh pemerintah pusat, kemudian pada tahun 1959-1966 dan 1971-1975 merupakan masa resentralisasi dan pada akhirnya tercapailah desentralisasi pada tahun 1958-1959 dan 1966-1976. Desentralisasi ini ditunjukkan dengan pemberian ruang atas fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya terutama dalam bidang perekonomian. Reformasi dalam bidang perekonomian China pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping merangsang kemajuan perekonomian China. Pasca 1978 Pemerintah pusat China menggunakan prinsip adaptasi lokal (yindi zhiyi) dalam memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dari pusat. Proses desentralisasi ini dilakukan secara gradual, pertama-tama dilakukan dahulu reformasi fiskal, kemudian dilanjutkan dengan pemberian status khusus bagi provinsi Guangdong dan Fujian, dan pada akhirnya desentralisasi menyentuh juga daerah-daerah lain di China (Wiryawan,2008:25). Reformasi fiskal yang ada mendorong pada liberalisasi perekonomian China lebih lanjut, dimana tujuan utama dari pemerintah untuk melakukan hal ini adalah untuk tetap bertahan dalam era globalisasi ini.    
Sangat jelas terlihat bahwa ekonomi dan politik China memengaruhi politik luar negeri dari China. Ketika pemerintah China mulai memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengatur perihal urusannya, membuat pemerintah daerah ini terutama dalam bidang perekonomian menjadi lebih aktif untuk berinteraksi dengan negara lain. Ketika perekonomian menjadi lebih terbuka, hal ini dapat membantu pemerintah China untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan perekonomian yang kuat maka dapat memperkuat legitimasi pemerintah. Sehingga di pemerintah China ini pertumbuhan ekonomi menjadi legitimasi kekuasaan pemerintah pusat di China. Namun secara umum perihal yang berkaitan dengan politik luar negeri dan pertahanan tetap menjadi andil pemerintah pusat, pemerintah daerah hanyalah melanjutkan pola politik luar negeri yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

KESIMPULAN DAN OPINI
Kesimpulan dari pembahasan diatas, reformasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah China yang merupakan kelanjutan adanya kebijakan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Reformasi fiskal yang merupakan kelanjutan dari kebijakan desentralisasi ini telah membuat China yang sempat berada pada ambang krisi ekonomi yang dapat mengancam krisis legitimasinya kini menjadi negara dengan perekonomian yang sangat kuat, bahkan China memiliki peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional sejak ia membuka pasarnya. Hadirnya modal atau investasi asing di China membuat pertumbuhan perekonomian China sangat baik karena adanya transfer teknologi, dan tenaga kerja yang berkualitas sehingga produksi yang dilakukan pun menjadi efisien hal ini dapat menambah devisa negara sehingga pertumbuhan perekonomian China meningkat dan membuat produktivitas China juga meningkat, dengan meningkatnya produktivitas China maka lapangan pekerjaan pun semakin banyak. Inilah yang membuat China menjadi negara yang kuat dalam bidang perekonomiannya. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa dinamika politik dan dinamika ekonomi China memiliki pengaruh yang besar bagi kebijakan politik luar negeri China.
Opini penulis, penulis sangat setuju dengan cara pemerintah China dengan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah China dalam bidang fiskal ini. Reformasi yang sebenarnya bukanlah perubahan yang dilakukan dalam sekejap, namun dilakukan secara gradual. Cara inilah yang membuat perubahan di dalam perekonomian China menjadi efektif dan memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah China dan pemerintah-pemerintah daerahnya. Komunisme yang fleksibel menjadi kunci utama dari keberhasilan China, ia tetap menggunakan nilai-nilai prinsip dasar dari Komunisme, namun tetap berkembang dengan nilai-nilai fleksibilitas yang ada untuk menjawab tantangan zaman sehingga negara tetap dapat bertahan. 

Referensi:
Martin, Michael F. 2010. Understanding China’s Political System. [online] tersedia dalam :
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41007.pdf(diakses pada 20 Maret 2012)
Wiryawan, Bangkit A. 2008. Zona Ekonomi Khusus Strategi China Memanfaatkan Modal

Read More 0 komentar

Dinamika Ekonomi dan Politik Korea Selatan















Konfusianisme memiliki pengaruh yang sangat kuat dan telah mengakar di daratan Korea. Konfusianisme ini telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap kebudayaan masyarakat Korea. Dampak positif ini antara lain adalah memberikan dorongan semangat untuk belajar, penghormatan atas etika dan moralitas, serta penghormatan atas kejujuran, kesetiaan, dan kebenaran. Sedangkan dampak negatif yang diberikan oleh konfusianisme kepada kebudayaan Korea antara lain pemujaan terhadap China, pengelompokkan (faksionalisme), kekeluargaan, pemikiran kelas, kesusastraan yang feminine, memperlemah kapasitas industri komersial, penghormatan terhadap gelar, dan penghormatan terhadap masa lalu. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan konfusianisme telah mendorong terjadinya perubahan politk, kebudayaan, dan ekonomi nasional yang cukup penting (Young-Whan,n.d:2) Dinasti Chosun merupakan dinasti yang berkuasa di Korea sejak tahun 1392-1910. Kebudayaan Konfisus Korea ini menggambarkan adanya kelas-kelas dalam masyarakat, yaitu Yangban sebagai orang sipil, aristokrat turun menurun, rakyat jelata sebagai orang awam, pedang dan seniman, serta kelas terendah adalah kelas para budak. Yangban adalah kelas yang menjalankan birokrasi politik dan bisnis.
Pasca perang dunia II,untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet menduduki Korea untuk menjalankan pemerintahan sementara. Untuk membagi daerah kependudukan ini, kedua negara adi kuasa tersebut sepakat untuk membagi daratan Korea pada garis lintang 38 derajat menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara menjadi daerah kependudukan Soviet, sedangkan Korea Selatan menjadi daerah kependudukan Amerika Serikat. Kedua negara ini bersitegang karena memiliki prinsip yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan, akhirnya timbullah ketegangan antara Korea Utara dan Selatan, sehingga pada tahun 1950 terjadilah perang Korea yang disebabkan invasi Korea Utara dan Selatan. Hingga saat ini kedua negara ini tetap terpisah. Korea Utara masih dengan paham komunis, dan Korea Selatan dengan paham liberalisnya. Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan pada dinamika ekonomi dan politik Korea Selatan.
Menurut Khi Young-Whan terdapat sejumlah faktor yang berasal dari Konfusianisme yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, antara lain kepatuhan seorang anak dan kesetiaan kepada keluarga, pemahaman dan penerimaan anggapan bahwa negara merupakan agen moral yang aktif dalam pembangunan masyarakat, penghormatan atas status dan hierarki, penekanan pada pengembangan diri sendiri dan pendidikan, serta perhatian terhadap harmoni sosial (Eckert et al., 1990:409, dalam Young-Whan,n.d:4). Faktor-faktor ini lah yang mendukung terjadinya modernisasi dalam bidang politik dan ekonomi Korea Selatan sehingga Korea Selatan  dapat mencapai “keajaiban ekonomi”nya pada tahun 1970-1980an.
Industrialisasi ekonomi dan strategi ekspansi ekspor serta pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh negara menjadi tiga kunci utama dalam modernisasi ekonomi Korea Selatan yang mendukung tercapainya keajaiban ekonomi Korea Selatan. Pada awalnya Korea Selatan adalah negara yang menggunakan strategi ekonomi substitusi impor, kemudian pada tahun 1960-an Korea Selatan beralih mengunakan strategi industrialisasi ekonomi yang berorientasi pada bidang ekspor. “Keajaiban ekonomi” Korea Selatan direncanakan dan dikembangkan oleh rezim otoritarian negara berkembang kapitalis (Young-Whan,n.d:18) hal ini menunjukkan adanya intervensi negara yang cukup besar dalam pasar pada awalnya, namun pada akhirnya keajaiban ekonomi ini dapat terwujud setelah masyarakat sipil berkembang menjadi kuat, dan aktifnya sektor sosial yang merupakan bagian dari reformasi politik di akhir abad 20.  Semenjak berkurangnya intervensi pemerintah dalam pasar membuat era pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan menjadi lebih maju dan stabil sejak awal abad 21.
Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya dinasti Chou telah memimpin sejak tahun 1392 hingga 1910 dengan membawa daratan Korea dengan ideologi Konfusianisme. Doktrin politik pelaksanaan pemerintah pada masa ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Kyongse (untuk mengatur dunia), chemin (untuk menyelamatkan rakyat), chi’guk (untuk memerintah negara). Secara umum Korea telah membuka hubungan dengan negara lain sejak tahun 1870 dengan kelas Yangban yang memonopoli pemerintahan dengan melakukan rekrutmen para sarjana sebagai pelaksana pemerintahan. Pasca Perang Dunia ke II, setelah Korea terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, Korea Selatan di bidang politik menjadikan otoritarianisme sebagai motif dominan di negara ini. Sebagaimana kita ketahui, Korea Selatan merupakan wilayah daratan Korea yang diduduki oleh Amerika Serikat yang membawa ideologi liberalnya, disinilah nilai-nilai liberal seperti demokrasi mulai memengaruhi Korea Selatan. Pada tahun 1987 kehidupan politik Korea Selatan mulai bergerak menuju arah demokrasi, dimana pergerakan ini dipimpin oleh para mahasiswa radikal yang menginginkan terciptanya pemerintahan yang demokratis.
Pada dasarnya perubahan pemerintahan dari pemerintahan otoritarian menuju pemerintahan demokratis bukanlah hal yang mudah untuk dilakuakn. Awal reformasi ada dalam masa kepemimpinan Roh Tae Wo. Hal ini menunjukkan diakhir abad ke-20 rezim otoriter tidak lagi diterima oleh masyarakat, telah terjadi sebuah transisi dari sistem otoritarian menuju era demokrasi dimana peran masyarakat sipil semakin kuat. Inilah yang membuat perpolitikan Korea Selatan menjadi lebih terbuka dan dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman untuk menjawab tantangan-tantanga yang menyertainya. Oleh karena itu masa kepemimpinan Kim Young-Sam adalah masa “pasca-demokratik” bagi Korea Selatan. Modernisasi menjadi kunci utama bagi reformasi dalam bidang politik dan ekonomi Korea. Namun secara umum Samuel Huntington menyebutkan terdapat lima faktor yang mendorong Korea Selatan ke arah demokrasi, yaitu semakin tajamnya masalah legitimasi sistem otoriterian, pertumbuhan ekonomi global tahun 1960-an yang tidak pernah terjadi sebelumnya, perubahan doktrin dan aktivitas Gereja Katolik yang ketat, perubahan kebijakan aktor eksternal yang kuat seperti Amerika Serikat dan Komunitas Eropa, serta efek “bola salju” atau demonstrasi transisi demokrasi yang pertama terhadap pengikut yang berikutnya (Young-Whan,n.d.:23)
Dinamika politik dari Korea Selatan yang membuat pemerintahannya menuju arah yang demokratis membuat Korea Selatan memiliki politik yang terbuka, sehingga membuat Korea Selatan menjadi lebih aktif dalam melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Modernisasi juga mendorong perekonomian Korea Selatan menjadi liberal sehingga Korea Selatan memiliki perekonomian yang terbuka. Tidak mengherankan Korea Selatan menjadi salah satu negara yang sangat aktif dalam perekonomian internasional, bahkan Korea selatan hadir sebagai negara pengekspor yang cukup besar. Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi dan politik Korea Selatan membawa kebijakan luar negerinya menjadi aktif baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.  Bagaimanakah prospek menyatunya Korea Utara dengan Korea Selatan?  Telah kita ketahui, bahwa Korea Utara dan Korea Selatan memiliki disparitas yang sangat tinggi sejak awal pembagian dari daratan Korea ini. Korea Utara yang pernah diduduki oleh Uni Soviet menjadi negara komunis sedangkan Korea Selatan yang pernah diduduki oleh Amerika Serikat menjadi negara yang demokratis. Perbedaan yang sangat besar dari ideologi yang digunakan oleh kedua negara ini, membuat kedua negara menjadi rival, dan sering terjadi gesekan kepentingan antara kedua negara yang menimbulkan konflik-konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, konflik bersejarah yang sampai saat ini masih sangat tinggi ketegangan konflik diantara keduanya, hal inilah yang menjadikan derajat kemungkinan persatuan Korea Utara dan Korea Selatan hampir mendekati titik minimal.
KESIMPULAN DAN OPINI
Kesimpulan dari pembahasan diatas, kesimpulan dari pembahasan diatas konfusianisme yang telah mengakar kuat di daratan Korea memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dinamika ekonomi dan politik Korea Selatan. Nilai-nilai konfusianisme seperti, mendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, antara lain kepatuhan seorang anak dan kesetiaan kepada keluarga, pemahaman dan penerimaan anggapan bahwa negara merupakan agen moral yang aktif dalam pembangunan masyarakat, penghormatan atas status dan hierarki, penekanan pada pengembangan diri sendiri dan pendidikan, serta perhatian terhadap harmoni sosial mendorong modernisasi dalam perekonomian Korea Selatan. Modernisasi ini membawa Korea Selatan kedalam keajaiban ekonominya. Untuk bidang politik, secara umum Samuel Huntington menyebutkan terdapat lima faktor yang mendorong Korea Selatan ke arah demokrasi, yaitu semakin tajamnya masalah legitimasi sistem otoriterian, pertumbuhan ekonomi global tahun 1960-an yang tidak pernah terjadi sebelumnya, perubahan doktrin dan aktivitas Gereja Katolik yang ketat, perubahan kebijakan aktor eksternal yang kuat seperti Amerika Serikat dan Komunitas Eropa, serta efek “bola salju” atau demonstrasi transisi demokrasi yang pertama terhadap pengikut yang berikutnya, hal ini membuat Korea Selatan menjadi negara yang demokratis. Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi dan politik Korea Selatan membawa kebijakan luar negerinya menjadi aktif baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. 
Opini penulis, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, menurut penulis prospek persatuan Korea Utara dan Korea Selatan memiliki kemungkinan yang sangat kecil, melihat ideologi yang sangat berbeda yang digunakan oleh kedua negara, dan melihat konflik-konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak yang sudah terjadi sejak awal pemisahan kedua negara ini hingga saat ini membuat penulis berpendapat bahwa kedua negara ini bak minyak dan air yang sangat sulit untuk menyatu.

 Referensi:
-Buku :
Young-Whan, Kihi.n.d. Peninggalan Kebudayaan Konfusius dan Ekonomi-Politik Korea
Selatan: Sebuah Penafsiran. Iowa State University, hal. 1-29
-Internet :
Hong, Ling-Ya.n.d.  The Historical Influences in Taiwan and South Korean Economic System
[online] tersedia dalam :
http://econc10.bu.edu/economic_systems/Country_comparisons/Taiwan_South_Korea
htm 

Read More 0 komentar