Dinamika Ekonomi dan Politik Republik Rakyat China
China adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang
sangat kuat. Bahkan saat ini GDP (Gross Domestic Product) dari negara
ini berada dalam posisi nomor satu di dunia mengalahkan Amerika Serikat. Negara
dengan paham komunisnya ini mampu memiliki peran yang sangat penting dalam
perdagangan internasional. Akan muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana bisa
China yang merupakan negara sukses dapat menjadi sangat sukses dalam
perdagangan internasional serta perekonomiannya secara khusus? Padahal yang
selama ini kita ketahui adalah negara-negara komunis merupakan negara-negara
yang dalam bidang perekonomian kurang memiliki perekonomian yang baik. China
memiliki strategi-strategi tertentu dalam memajukan perekonomiannya. Salah
satunya adalah dalam mengundang para investor asing untuk berinvestasi di
China. Karena investasi asing ini memiliki peranan yang penting dalam
pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana investasi asing ini dapat membawa
perekonomian nasional suatu negara untuk dapat berintegrasi dengan ekonomi
global. Semakin besar share yang dapat diperoleh negara tersebut dalam
ekonomi global tentunya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi
negara tersebut (Wiryawan,2008:1).
Kemajuan perekonomian China salah satu kunci utamanya
terletak pada kebijakan perekonomiannya menggunakan zona ekonomi khusus (ZEK).
Telah kita ketahui bersama bahwa China semenjak menjadi Republik Rakyat China
menggunakan perekonomian komunis yang bersifat tertutup, hal ini membuatnya
berada dalam situasi yang mengarah pada krisis ekonomi yang dikhawatirkan dapat
mengakibatkan krisis legitimasi, hingga pasca tahun 1978 China mulai sadar
untuk membuka perekonomiannya demi keberlangsungan negara, dimana bagi China
pertumbuhan ekonomi menjadi legitimasi kekuasaannya. China membuka
perekonomiannya dengan membuka zona ekonomi khusus yang sangat banyak. Awal
penggunaan zona ekonomi khusus China adalah ketika Taiwan membuka Kaohsiung
Export Processing Zone pada tahun 1966, dengan dibukanya zona ini
mendatangkan 82 % investasi asing dan sisanya yaitu 18 % berupa investasi
lokal. Namun secara keseluruhan China mulai membuka pengembangan zona ekonomi
khusus adalah pada tahun 1980. Zona ekonomi khusus ini diperuntukkan bagi
masuknya investasi asing ke dalam China terutama untuk bidang ekspor, dan pada
tahun 1988 berbagai daerah dan kota di China membuka daerahnya untuk investasi
asing.
Pengembangan ZEK merupakan salah satu faktor kunci yang
mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi China selama hampir tiga dekade
terakhir (Wiryawan, 2008:5). ZEK yang mengundang masuknya investasi atau modal
asing di China ini membuat China dapat meningkatkan devisa negara, mendapatkan
teknologi yang canggih, tenaga kerja yang berkualitas untuk efisiensi produksi
serta menyediakan lapangan pekerja di China. ZEK ini terbentuk merupakan hasil
dari dinamika interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah RRC. ZEK
China memiliki karakteristik dibandingkan dengan ZEK negara-negara lainnya,
menurut Bangkit A. Wiryawan (2008) karakteristik ZEK di China ini antara lain
adalah inisiator pengembangan ZEK tidak selalu dari pemerintah pusat dan bahkan
pengembangan ZEK untuk pertama kali diusulkan oleh pemerintah Guangdong, dan
pola pengembangan dari ZEK ini dilakukan secara gradual. Dapat dikatakan
pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting.
Keberhasilan China dalam mengundang investasi asing melalui ZEK ini dapat kita
lihat dari data masuknya modal asing ke Asia Timur pada tahun 2005, pada
tahun 2005 ini modal asing yang masuk ke Asia Timur adalah US$118,2 juta, dan
China mendapatkan US$72,4 juta dari jumlah keseluruhan.
Sebenarnya apa yang terjadi dalam dinamika perekonomian
China ini memiliki kaitan yang erat dengan dinamika politik internalnya. Bentuk
sistem politik domestik China mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme Leninisme.
Penggunaan ajaran Marxisme Lenin digunakan semenjak tahun 1949, dan berdasarkan
ajaran ini sistem pemerintahan China tersentralisasi di tangan pemerintah
pusat. Namun ternyata sistem pemerintahan China tidak se-rigid pemerintahan
Marxis ala Lenin karena pada prakteknya negara totalitarian China memiliki cara
yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pemerintahan Lenin.
Fleksibilitas dari sistem pemerintahan Mao Ze Dong ini dapat dilihat dari
digunakannya sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pada dasarnya persamaan
dari birokrasi Mao Ze Dong dengan birokrasi Leninis adalah adanya penggunaan
konrol terpusat dan administrasi birokratis dan memanfaatkan ideologi untuk
menopang legitimasi sistem (Wiryawan,2008:13). Sebenarnya birokrasi yang digunakan China sejak masa kepemimpinan Mao
Ze Dong merupakan percampuran antara struktur Leninis dengan warisan feodal
China, hal ini terlihat dari adanya pembagian wilayah administratif RRC, yaitu
pemerintah pusat (Zhongyang), dan pemerintah daerah (Difang).
Pemerintah daerah ini dibagi menjadi tiga wilayah administratif yaitu provinsi
(Sheng), Kabupaten (Xian), dan Kota (Shi).
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini mengalami
dinamika yang cukup panjang, pada tahun 1949-1957 sentralisasi sangat
digalakkan oleh pemerintah pusat, kemudian pada tahun 1959-1966 dan 1971-1975
merupakan masa resentralisasi dan pada akhirnya tercapailah desentralisasi pada
tahun 1958-1959 dan 1966-1976. Desentralisasi ini ditunjukkan dengan pemberian
ruang atas fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan daerahnya terutama dalam bidang perekonomian. Reformasi dalam
bidang perekonomian China pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping merangsang
kemajuan perekonomian China. Pasca 1978 Pemerintah pusat China menggunakan
prinsip adaptasi lokal (yindi zhiyi) dalam memberikan keleluasaan bagi
pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dari pusat. Proses
desentralisasi ini dilakukan secara gradual, pertama-tama dilakukan dahulu
reformasi fiskal, kemudian dilanjutkan dengan pemberian status khusus bagi
provinsi Guangdong dan Fujian, dan pada akhirnya desentralisasi menyentuh juga
daerah-daerah lain di China (Wiryawan,2008:25). Reformasi fiskal yang ada
mendorong pada liberalisasi perekonomian China lebih lanjut, dimana tujuan
utama dari pemerintah untuk melakukan hal ini adalah untuk tetap bertahan dalam
era globalisasi ini.
Sangat jelas terlihat bahwa ekonomi dan politik China
memengaruhi politik luar negeri dari China. Ketika pemerintah China mulai
memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengatur
perihal urusannya, membuat pemerintah daerah ini terutama dalam bidang
perekonomian menjadi lebih aktif untuk berinteraksi dengan negara lain. Ketika
perekonomian menjadi lebih terbuka, hal ini dapat membantu pemerintah China
untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan perekonomian yang kuat maka
dapat memperkuat legitimasi pemerintah. Sehingga di pemerintah China ini
pertumbuhan ekonomi menjadi legitimasi kekuasaan pemerintah pusat di China.
Namun secara umum perihal yang berkaitan dengan politik luar negeri dan
pertahanan tetap menjadi andil pemerintah pusat, pemerintah daerah hanyalah
melanjutkan pola politik luar negeri yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.
KESIMPULAN DAN OPINI
Kesimpulan dari pembahasan diatas, reformasi fiskal yang
dilakukan oleh pemerintah China yang merupakan kelanjutan adanya kebijakan
desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Reformasi fiskal yang merupakan kelanjutan dari kebijakan desentralisasi ini
telah membuat China yang sempat berada pada ambang krisi ekonomi yang dapat
mengancam krisis legitimasinya kini menjadi negara dengan perekonomian yang
sangat kuat, bahkan China memiliki peranan yang sangat penting dalam
perdagangan internasional sejak ia membuka pasarnya. Hadirnya modal atau
investasi asing di China membuat pertumbuhan perekonomian China sangat baik
karena adanya transfer teknologi, dan tenaga kerja yang berkualitas sehingga
produksi yang dilakukan pun menjadi efisien hal ini dapat menambah devisa
negara sehingga pertumbuhan perekonomian China meningkat dan membuat
produktivitas China juga meningkat, dengan meningkatnya produktivitas China
maka lapangan pekerjaan pun semakin banyak. Inilah yang membuat China menjadi
negara yang kuat dalam bidang perekonomiannya. Dari hal ini kita dapat melihat
bahwa dinamika politik dan dinamika ekonomi China memiliki pengaruh yang besar
bagi kebijakan politik luar negeri China.
Opini penulis, penulis sangat setuju dengan cara pemerintah
China dengan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah China dalam bidang fiskal
ini. Reformasi yang sebenarnya bukanlah perubahan yang dilakukan dalam sekejap,
namun dilakukan secara gradual. Cara inilah yang membuat perubahan di dalam
perekonomian China menjadi efektif dan memberikan keuntungan yang besar bagi
pemerintah China dan pemerintah-pemerintah daerahnya. Komunisme yang fleksibel
menjadi kunci utama dari keberhasilan China, ia tetap menggunakan nilai-nilai
prinsip dasar dari Komunisme, namun tetap berkembang dengan nilai-nilai
fleksibilitas yang ada untuk menjawab tantangan zaman sehingga negara tetap
dapat bertahan.
Referensi:
Martin, Michael F. 2010. Understanding China’s Political
System. [online] tersedia dalam :
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41007.pdf(diakses pada 20
Maret 2012)
Wiryawan, Bangkit A. 2008. Zona Ekonomi Khusus Strategi
China Memanfaatkan Modal
